SEBANYAK 20 RIBU TON BERAS IMPOR AKAN DIBUANG BULOG KARENA BUSUK Masalah perberasan seolah tidak pernah ada habisnya dari tahun ke tahun

SEBANYAK 20 RIBU TON
BERAS IMPOR AKAN
DIBUANG BULOG
KARENA BUSUK
—————————————
Masalah perberasan seolah tidak pernah ada habisnya dari tahun ke tahun.
Dirut Bulog Budi Waseso sempat berseteru dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, soal kebijakan impor beras karena produksi nasional yang dianggap kurang cukup. Sementara Bulog mengaku kesulitan menyerap beras petani karena stok beras digudangnya penuh. Setelah dipaksa mengimpor beras dalam jumlah besar tahun lalu, kini Bulog kesulitan menjualnya.
Beberapa program telah dibuat oleh penerintah untuk menyalurkan kelebihan beras Bulog yang menumpuk di gudang Bulog mulai dari program bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang kini ditutup, digantikan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Disisi lain, pasokan beras yang sedang melimpah di pasar membuat Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar untuk mengurangi stok berasnya di gudang.
Kelebihan beras Bulog ini ada kaitannya dengan polemik data beras 2018 ketika ada debat harus impor atau tidak.
Dua puluh ribu ton cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog terpaksa dimusnahkan karena mengalami penurunan mutu atau disposal stock. Nilai beras disposal itu mencapai Rp.160 miliar dengan asumsi harga rata-rata pembelian di tingkat petani sebesar Rp.8.000 per kilogran.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 38 Tahun 2018, CBP (Cadangan Beras Pemerintah) memang dapat dibuang jika telah melampaui batas waktu simpan minimum empat bulan atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
Harapan kita pemerintah tak lagi mengulangi kesalahan data beras seperti di tahun 2018. Selain menggunakan data BPS, keputusan impor jangan dilakukan tergesa-gesa sehingga berujung pada kelebihan stok.
Ini tidak wajar. Dua puluh ribu ton yang nilainya mencapai
Rp.160 miliar dibuang sia-sia belum lagi ditambah anggaran biaya pemusnahan yang akan diusulkan ke Kementerian keuangan. Angkanya tidak kecil. Jadi ini mubazir. Yang dirugikan tentu rakyat Indonesia. Bulog membeli beras impor menggunakan uang rakyat yang dikutip dari hasil pajak.
Dan justru yang menjadi pertanyaan mengapa kebutuhan tersebut justru dipenuhi oleh perusahaan swasta ketimbang Bulog. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan berubahnya mekanisme beras sejahtera (rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Dimana saat beras rastra masih berlaku, hampir tidak pernah ada pemusnahan karena beras berkualitas rendah tetap dapat disalurkan secara wajib ke penerima bantuan. Dengan skema BPNT, masyarakat dapat memilih sendiri beras yang ingin dibeli dengan uang dari pemerintah.
Ini masalah manajemen Bulog.
Bulog institusi pengelola pangan besar di Indonesia kok kalah saing dengan swasta. Swasta bisa jalan dengan baik. Mengapa Bulog kok tidak. Ini yang kita pertanyakan.
Dimanakah tanggungjawab
Enggartiasto Lukito yang saat itu sebagai Menteri Perdagangan
sebagai lokomotif utama dalam hal pangan di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *