PPI Manning Agency yang Melanggar Aturan harus Ditindak Tegas

PPI: Manning Agency yang Melanggar Aturan harus Ditindak Tegas
Ketum PPI Andri Yani Sanusi.
Jakarta (Samudranesia) – Perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal (Manning Agency) yang terdaftar dan telah memikili Surat Izin Usaha Perekrutan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Andri Yani Sanusi dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (9/12). Menurut Andri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi harus turun tangan dalam menangani masalah ini.
“Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh Manning Agency ialah menghindari tanggung jawab atas terjadinya perselisihan dalam hubungan kerja antara awak kapal dengan Manning Agency atau dengan pemilik kapal,” ungkap Andri.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, usaha keagenan awak kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi.
Dalam Permenhub 84/2013, Bagian Kedua, Tanggung Jawab, Pasal 14 menyatakan bahwa “Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/ dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.”
Saat ini, ada beberapa perusahaan pemegang SIUPPAK telah dilaporkan oleh para pelaut/awak kapal kepada PPI tentang adanya perselisihan dalam hubungan kerja yang merugikan mereka sebagai pekerja di atas kapal di luar negeri, di mana dominan perselisihan adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja laut (PKL).
“Ya. Banyak masalah industrial pelaut kita yang direkrut dan dipekerjakan di luar negeri. Beberapa sedang dalam proses bipartit, sebagian masih di tingkat tripartit (mediasi) di Disnaker/Kemnaker, dan sebagian lagi sudah terbit Surat Anjuran dari Mediator, serta ada juga yang telah putus di pengadilan dan dalam tahap Aanmaning oleh Pengadilan,” tegasnya,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *