Baik yang mau dibubarkan atau yang minta dibubarkan sebenarnya tak punya keseriusan untuk memberantas korupsi di proyek proyek pemerintah

Baik yang mau dibubarkan atau yang minta dibubarkan sebenarnya tak punya keseriusan untuk memberantas korupsi di proyek-proyek pemerintah.
It’s very simple think, jika semua pihak yang berwenang serius ingin memberantas korupsi di bidang jasa konstruksi.
Lewat identifikasi potensi korupsi di bidang jasa konstruksi akan ditemukan 3 kelemahan sistem dan aturan yang memberi ruang terjadinya korupsi di bidang jasa ini. Kelemahan tersebut berakibat 3 jenis korupsi dapat terjadi, diantaranya:
1. Mark up, terjadi pada proses perencanaan.
2. Kolusi, terjadi pada tahap pelelangan.
3. Korupsi, terjadi pada tahap pelaksanaan.
Mark up umum terjadi pada penetapan harga satuan bahan, upah dan sewa peralatan. Tindakan ini dilakukan dengan cara menciptakan harga lebih tinggi dari harga pasar yang sebenarnya. Melibatkan konsultan perencana dan PPK. Seharusnya dengan menyertakan BPK dan BPKP dalam proses penetapan harga ini maka potensi mark up akan secara otomatis dapat ditekan serendah mungkin.
Kolusi pada tahap pelelangan dilakukan lewat kesepakatan curang antara panitia lelang dan peserta lelang yang juga melibatkan PPK. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan cara merekayasa persyaratan-persyaratan lelang pada dokumen lelang, baik persyaratan administrasi, kualifikasi maupun teknis. Seharusnya dengan menciptakan persyaratan baku maka potensi kolusi ini akan hilang dengan sendirinya. Misal untuk pekerjaan A dengan kompleksitas A maka persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknisnya adalah A. Membakukan syarat ini sangat mungkin dilakukan karena bidang pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan yang dilaksakan perusahaan jasa konstruksi baik bidang sipil maupun arsitektur adalah pekerjaan berulang dan itu-itu saja. Kecuali ada teknologi dan inovasi baru di bidang pekerjaan sipil atau arsitektur maka cukup ditambahkan pada persyaratan yang sudah baku tersebut.
Korupsi pada tahap pelaksanaan umumnya terjadi lewat pengurangan volume konstruksi dan penurunan spek bahan. Melibatkan kontraktor, balai uji, konsultan pengawas, pengawas intern pemilik pekerjaan dan PPTK. Korupsi ini terjadi karena lemahnya integritas dari pihak pengawasan. Hal yang sangat mungkin terjadi karena rendahnya kompensasi dari negara berupa honor dan SPPD yang tidak responsif dengan tanggung jawab pengawasan yang dipikul. Jika seluruh material yang akan dipasang lolos uji labor, dan honor yang diterima responsif maka hanya tertinggal manusia dengan karakteristik rakus yang masih berencana melakukan korupsi pada volume dan spek, dan manusia jenis ini sangat pantas dipenjarakan.
翻譯年糕

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *